News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<a href="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/03/13-01-Mendikbud-Siap-Tinjau-Ulang-Juknis-OSN.jpg"><img src="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/03/13-01-Mendikbud-Siap-Tinjau-Ulang-Juknis-OSN-300x208.jpg" /></a>
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menanggapi tentang respon masyarakat tidak diperbolehkannya tiga Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Semarang untuk melanjutkan seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat provinsi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.
Mendikbud menyatakan apabila Kemenag menghendaki perubahan atas kesepakatan tentang OSN atau Kompetisi Sains Madrasah (KSM). Kemdikbud pada dasarnya selalu siap kapan pun menerima kembali keikutsertaan siswa madrasah dalam OSN.
Termasuk juga dalam ajang lain seperti Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang Kemenag juga memiliki ajangnya sendiri yaitu Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma).
“Yang perlu diperhatikan tentu kepentingan siswa-siswa kita semua. Di sisi kami tidak ada masalah bila OSN terbuka bagi semua. Kapan pun Kemenag ingin mendiskusikan kembali tentang kepesertaan OSN dan KSM, kami siap,” tutup Mendikbud, Anis Baswedan, dalam keterangan tertulis yang diterima ROL, Rabu (13/3).
Repro: <a href="http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/15/03/11/nl0p2k-mendikbud-siap-tinjau-ulang-juknis-osn" target="_blank">republika.co.id</a>

Berikan komentar

<a href="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/03/11-01-Kebijakan-pendidikan-dilaksanakan-awal-2017.jpg"><img class="size-medium wp-image-6711 aligncenter" alt="11-01 Kebijakan pendidikan dilaksanakan awal 2017" src="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/03/11-01-Kebijakan-pendidikan-dilaksanakan-awal-2017-300x210.jpg" width="300" height="210" /></a>
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah memutuskan melaksanakan penuh kebijakan di bidang pendidikan pada 1 Januari 2017 sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah mempertimbangkan berbagai hal, kata Deputi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayan (PMK) Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Prof Dr R Agus Sartono MBA.
"Kami akan laksanakan penuh kebijakan di bidang pendidikan berdasarkan UU tersebut pada 1 Januari 2017 setelah melalui rapat koordinasi dengan kementerian terkait," kata Agus dalam perbincangan dengan Antara di Jakarta, Rabu.
Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai hal termasuk pemilihan kepala daerah serentak pada 2015 dan kesiapan di lapangan, dan tak bertentangan dengan keputusan untuk melaksanakan sesuai jadwal semula pada September 2016, kata Prof. Agus.
Deputi Menko baru-baru ini memimpin rapat koordinasi tentang pelaksanaan UU tersebut yang membagi urusan pemerintahan kongruen (pelimpahan wewenang) antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten-kota pada bidang pendidikan.
Lebih jauh dia mengatakan berdasarkan UU itu, Pemerintah kabupaten -kota bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SD/SMP, Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi.
"Setelah melalui evaluasi, ternyata kewenangan yang ditanggung pemerintah daerah tingkat II selama ini terlalu berat karena itu sesuai UU No 23 Tahun 2014 pelimpahan kewenangannya dibagi," kata dia.
Kewenangan-kewenangan dimaksud antara lain menyangkut alokasi dana dari APBN dan APBD, tenaga pengajar, infrastruktur sekolah, pembangunan sekolah, dan siswa.
Kualitas pendidikan
Prof. Agus mengatakan kebijakan di bidang pendidikan tersebut bertujuan untuk mencapai setidaknya program wajib belajar 12 tahun tercapai sehingga anak-anak didik dapat bersekolah hingga ke tingkat sekolah menengah atas atau sederajat, menunda usia untuk menikah, meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghadapi persaingan.
Angkatan kerja setingkat SMP mencapai 65 persen dan setingkat SMA/SMK 20 persen, ujar Agus.
"Yang penting juga ialah tidak ada alasan lagi mereka yang tidak mampu tidak bisa melanjutkan sekolah karena sebanyak 203 juta kartu pintar akan dicetak dan dibagikan pada 2015," kata Prof. Agus.
Data tahun 2014 menunjukkan jumlah siswa SD/SM/SMA di Tanah Air sekitar 36 juta orang dan jika ditambah dengan jumlah mahasiswa menjadi sebanyak 50 juta orang.
Menurut dia, Kementerian Agama memiliki kebijakan sendiri terkait lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawahnya.
Dia berpendapat bahwa tantangan ke depan ialah bagaimana mendorong anak-anak yang putus sekolah kembali bersekolah.
"Ini menjadi tugas dari Kementerian Sosial," kata dia "Selain itu Pemda tak boleh seenaknya mengangkat guru."
Repro: <a href="http://www.antaranews.com/berita/484566/kebijakan-pendidikan-dilaksanakan-awal-2017" target="_blank">antaranews.com</a>

Kebijakan pendidikan dilaksanakan awal 2017

Takengon-Aceh Tengah, Kemendikbud --- Mendikbud Anies Baswedan mengatakan ada dua jenis karakter. Pertama, karakter moral, yakni kejujuran, keikhlasan. Kedua, karakter kinerja, seperti sikap tangguh dan ulet. Seorang guru harus bisa menanamkan kejujuran dalam diri siswa sebagai bagian dari pembangunan karakter
“Jujur saja tapi pemalas, tentu tidak banyak gunanya. Oleh karena itu untuk membangun karakter siswa guru mesti bisa menjadi teladan. Kemudian membiasakan siswa, dan baru mendisiplinkan,” kata Mendikbud dalam acara silaturahum dengan kepala sekolah se-Kabupaten Aceh Tengah di Pendopo Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, Minggu (08/03/2015).
Dalam kesempatan itu, beberapa kepala sekolah menyampaikan kondisi sekolahnya. Salah satunya Kepala SMA Negeri 15 Takengon, Amiruddin, yang menyampaikan kondisi sekolahnya yang meraih prestasi baik, meski baru meluluskan dua angkatan, misalnya memiliki tingkat kelulusan UN (Ujian Nasional) yang mencapai 100 persen.
“Untuk yang lulus UN 100 persen, mudah-mudahan jujurnya juga 100 persen,” kata Mendikbud yang disambut tawa para kepala sekolah.
Ia kembali menekankan pentingnya kejujuran karena menjadi bagian dari pembangunan karakter. “Bila kita mendidik anak-anak hanya pintar saja tanpa karakter moral: jujur, saya khawatir kita akan menghasilkan para koruptor yang cerdik. Ini berbahaya,” ujarnya. Karena itulah muncul kebijakan baru dalam UN tahun ini (2015) yang menyatakan bahwa hasil UN tidak menjadi syarat kelulusan. Hal itu dilakukan agar bukan hanya nilai tinggi yang dicapai tapi juga kejujuran. (Rahman Ma'mun)
Repro: <a href="http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/3897" target="_blank">kemdikbud.go.id</a>

UN Jujur Bagian dari Pembangunan Karakter

Mendikbud Siap Tinjau Ulang Juknis OSN

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) menyelenggarakan webinar nasional bertajuk Sosialisasi Panduan Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah, Senin (8/7/2025).

Kegiatan ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemendikdasmen dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan pendidikan dari seluruh Indonesia.

Webinar ini menghadirkan narasumber utama, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tatang Muttaqin, serta Kepala Puspeka Rusprita Putri Utami.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Suharti menegaskan bahwa MPLS Ramah adalah momen penting dan strategis bagi murid baru dalam mengenali dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah.

“MPLS bukan sekadar rutinitas tahunan. Ini adalah bagian dari proses membangun budaya positif di satuan pendidikan,” ujarnya.

Suharti menambahkan bahwa pelaksanaan MPLS harus dirancang secara menyeluruh, bermakna, dan berfokus pada kebutuhan perkembangan murid.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi semua pihak baik guru, orang tua, dan seluruh insan pendidikan dalam menciptakan masa pengenalan yang positif dan penuh harapan.

"MPLS Ramah bukan beban, tapi harapan. Bukan ketakutan, tapi rasa aman dan nyaman," tegasnya.

Sebagai wujud komitmen menghadirkan lingkungan belajar yang berpihak pada anak, Kemendikdasmen telah menerbitkan Surat Edaran dan Panduan Pelaksanaan MPLS Ramah yang dapat diakses melalui laman https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/mplsramah.

Panduan ini menjadi rujukan resmi bagi semua satuan pendidikan untuk menyelenggarakan MPLS secara positif, inklusif, dan tanpa kekerasan.

Kepala Puspeka, Rusprita Putri Utami, menjelaskan bahwa MPLS Ramah dirancang untuk memperkuat karakter dan profil lulusan melalui pengalaman belajar yang mindful, meaningful, dan joyful.

“MPLS Ramah bukan hanya pengenalan fisik sekolah, tetapi juga penumbuhan karakter, kebiasaan baik, serta pemetaan kebutuhan murid oleh guru,” jelasnya.

Rusprita juga menegaskan bahwa kegiatan MPLS terdiri dari dua jenis: kegiatan wajib berdasarkan silabus, dan kegiatan pilihan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sekolah.

Ia menambahkan bahwa semua kegiatan harus bebas dari perpeloncoan, kekerasan, pungutan, serta aktivitas yang merugikan atau membebani peserta didik dan orang tua.

MPLS Ramah berlaku untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK selama lima hari di minggu pertama tahun ajaran baru. Untuk sekolah berasrama, pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan adaptasi yang lebih kompleks.

Dengan adanya panduan dan sosialisasi ini, Kemendikdasmen berharap MPLS Ramah menjadi pintu masuk menuju transformasi budaya sekolah yang lebih sehat, aman, dan menyenangkan.

Sementara itu, Kepala BPMP DIY Bambang Hadi Waluyo mengajak kolaborasi semua pihak untuk menyukseskan MPLS Ramah di DIY.

“Harapannya, pelaksanaan MPLS di DIY tidak hanya memperkenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga mengawali fondasi pendidikan yang memuliakan murid dan menguatkan karakter bangsa,” tandasnya. (*)


**Repro;** https://www.krjogja.com/pendidikan/1246241155/sosialisasi-mpls-ramah-gerbang-menuju-sekolah-aman-nyaman-dan-menggembirakan?page=2#google_vignette

large_Untitled-1 copy.jpg

medium_Untitled-1 copy.jpg

small_Untitled-1 copy.jpg

thumbnail_Untitled-1 copy.jpg

Untitled-1 copy.jpg

Sosialisasi MPLS Ramah: Gerbang Menuju Sekolah Aman, Nyaman, dan Menggembirakan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyusun Panduan Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah, untuk menghadirkan satuan pendidikan sebagai tempat belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan, serta mendorong penumbuhkembangan potensi dan penguatan karakter murid.

Panduan tersebut akan disosialisasikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, seluruh unit pelaksana teknis Kemendikdasmen, kepala satuan pendidikan dan guru seluruh jenjang pendidikan, pengurus komite sekolah serta orang tua murid seluruh jenjang pendidikan di Indonesia.

Menurut Sekretaris Kemendikdasmen,Suharti, Webinar Sosialisasi Panduan Pelaksanaan MPLS Ramah akan diselenggarakan pada Selasa, 8 Juli 2025 mulai pukul 09.00 WIB s.d. selesai, melalui Kanal Youtube Kemendikdasmen.

Suharti menambahkan bahwa sosialisasi itu bertujuan menyampaikan substansi panduan sebagai acuan resmi pelaksanaan MPLS Ramah di seluruh satuan pendidikan. 

“Untuk itu, kami mohon dukungan Saudara untuk menyebarluaskan informasi kegiatan ini kepada seluruh satuan pendidikan di bawah kewenangan masing-masing, guna memastikan pemahaman yang menyeluruh, serta mendukung pelaksanaan MPLS yang aman, nyaman, dan menggembirakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam panduan,” tulis Suharti dalam surat undangan dengan nomor 13475/A.J4/PK.01.00/2025 tertanggal 4 Juli 2025.

Berikut ini adalah beberapa materi unduhan MPLS Ramah:

-	[Surat Edaran Mendikdasmen No 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan MPLS Ramah](https://drive.google.com/file/d/1G1cTrErOBR_xAVw_l6vC4uHa6ow_giMq/view)
-	[Undangan Sosialisasi Pelaksanaan MPLS Ramah dan Surat Undangan.](https://drive.google.com/file/d/15YzkYsGxpaEFvJO6j0eFgdJ0F8ODOEyZ/view)
- [Rujukan Kegiatan MPLS Ramah jenjang PAUD Sederajat](https://drive.google.com/file/d/1HfdQ7uBUO-Jk83kqoJi3RFExLe_b7R9e/view)
- [Rujukan Kegiatan MPLS Ramah jenjang SD Sederajat](https://drive.google.com/file/d/1PT0TGIT1pQQlyUFvxNheh_nGb0NtuMuV/view)
- [Rujukan Kegiatan MPLS Ramah jenjang SMP Sederajat](https://drive.google.com/file/d/1SGsx69WIysDM9K7-0lNk_NXo7cEAZcJN/view)
- [Rujukan Kegiatan MPLS Ramah jenjang SMA/SMK Sederajat](https://drive.google.com/file/d/1_Hl7fKgH4MwyzLScYvMQujvoUPKvTWpx/view)
- [Logo MPLS (ai)](https://drive.google.com/file/d/1F6nYiQUfzS9l9eFpnLKDBThkZ79S6gsv/view)
- [Logo MPLS (png)](https://drive.google.com/file/d/17-o18pfPcMgWNjp-IYqUvHeyEU_viZPW/view)

medium_logo-MPLS-768x399.png

small_logo-MPLS-768x399.png

thumbnail_logo-MPLS-768x399.png

logo-MPLS-768x399.png

Kemendikdasmen Sosialisasikan MPLS Ramah

Penguatan peran dan kapasitas pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemendikdasmen menjadi sorotan dalam kegiatan “Penguatan Pegawai UPT Kemendikdasmen” yang digelar Jumat (4/7/2025) di Auditorium Saraswati BBPPMPV Seni dan Budaya Yogyakarta.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A., hadir langsung memberikan arahan dan menyampaikan materi pokok. Dalam paparannya, Fajar menekankan pentingnya pemahaman yang utuh terhadap kebijakan kementerian di kalangan aparatur UPT.

“Setiap pegawai UPT harus memahami arah kebijakan Kemendikdasmen agar tidak terjadi distorsi persepsi, baik di internal maupun di masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan dan staf dari sejumlah UPT Kemendikdasmen di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain BBPPMPV Seni dan Budaya, BPMP DIY, Balai Bahasa Yogyakarta, serta BBGTK DIY.

Fajar menggarisbawahi bahwa para pegawai UPT memiliki peran strategis sebagai penyambung lidah kementerian kepada publik. “Kita harus menjadi juru bicara yang dapat menyampaikan informasi secara benar dan dengan pendekatan yang tepat. Dengan begitu, masyarakat menerima kebijakan dengan persepsi yang benar dan mendukung implementasinya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan dalam menyampaikan kebijakan harus bersifat multidisipliner dan lintas sektor. Hal ini penting agar substansi kebijakan dapat dimengerti oleh berbagai lapisan masyarakat secara menyeluruh.

![IMG-20250704-WA0018-1024x576.jpg](/uploads/IMG_20250704_WA_0018_1024x576_6cc6647bcc.jpg)

Dalam forum ini, Fajar turut menanggapi isu yang tengah hangat di tengah masyarakat, yakni mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait sekolah gratis. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap dan tetap membuka ruang bagi sekolah swasta yang mandiri untuk memungut biaya pendidikan. “Kebijakan yang telah ditetapkan harus kita kawal bersama, termasuk menjelaskan batasan dan tahapannya kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Wamendikdasmen juga menyoroti dua agenda prioritas Kemendikdasmen, yakni perbaikan nutrisi anak melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan karakter anak melalui gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Kedua program ini diharapkan mampu mendukung terbentuknya generasi emas yang sehat, cerdas, dan berkarakter kuat.

Kegiatan penguatan ini menjadi ruang refleksi dan konsolidasi bagi seluruh pegawai UPT Kemendikdasmen agar semakin siap menjalankan peran strategis dalam menjembatani kebijakan kementerian dengan masyarakat luas.*


**Repro**: https://bpmpjogja.kemendikdasmen.go.id/wamendikdasmen-fajar-riza-ul-haq-pegawai-upt-harus-jadi-juru-bicara-kebijakan-kementerian/

BERITA

Mendikbud Siap Tinjau Ulang Juknis OSN

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH