Video

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

#SahabatDikbud, perundungan atau bullying seringkali terjadi di sekitar kita. Dampak perundungan bisa mempengaruhi kondisi emosi anak yang bisa berakibat pada turunnya prestasi akademis dan non akademis. 

Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar.

Stop perundungan dan kekerasan di sekolah!

#GenerasiBerkarakterAntiPerundungan
#SehatBerkarakter
#BeraniBelajarBrubah
#MerdekaBelajar

Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar dan share video ini.

Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCE_2...

http://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/
https://www.instagram.com/ditjen.paud...
https://www.facebook.com/dikdasmen.ke...
https://twitter.com/PAUDDikdasmen

#SahabatDikbud, inilah kisah Aditya. Ia punya pola hidup yang sehat dan senang berolahraga. Tapi kehidupannya berubah setelah sekian lama terpapar asap rokok dari orang-orang di sekelilingnya. 

Yuk, kita jauhi rokok ya, dan ingatkan orang di sekitarmu untuk tidak merokok karena efeknya berbahaya buat kita semua. 

#BahayaRokok
#BeranibBlajarBerubah 
#SehatBerkarakter
#MerdekaBelajar

Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar dan share video ini.

Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCE_2...

http://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/
https://www.instagram.com/ditjen.paud...
https://www.facebook.com/dikdasmen.ke...
https://twitter.com/PAUDDikdasmen

BAHAYA ROKOK

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

STOP PERUNDUNGAN!

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

thumbnail_promotion-content.jpg

promotion-content.jpg

TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

KEBUMEN – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan program revitalisasi sekolah yang dilaksanakan pemerintah secara nasional berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan transparan. Program tersebut tidak hanya berdampak pada perbaikan infrastruktur sekolah, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja serta penggerakan ekonomi lokal.

“Dari monitoring kami secara nasional, pelaksanaan revitalisasi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Alhamdulillah, program ini tidak hanya bermanfaat untuk pembangunan besar dan ringan di sekolah-sekolah negeri maupun swasta, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat meresmikan Program Revitalisasi Sekolah 2025 di SD Negeri 2 Jatisari, Kebumen, Jawa Tengah, Senin (27/1/2026).

Berdasarkan penelitian Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), program revitalisasi terbukti berkontribusi dalam menumbuhkan ekonomi daerah. Secara nasional, sekira 500 ribu masyarakat terlibat dalam seluruh proses revitalisasi sekolah yang pada tahun 2025 menyasar 16.171 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
“Untuk Kebumen sendiri, Alhamdulillah sudah selesai 100 persen. Hari ini kami meresmikan 61 sekolah hasil program revitalisasi dengan total bantuan sebesar Rp31,8 miliar,” ungkap Mu’ti.

Keberhasilan tersebut menunjukkan program revitalisasi dengan prinsip swakelola mampu dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah memastikan program revitalisasi akan terus berlanjut.

Pada tahun anggaran 2026 ini, telah disiapkan dana lebih dari Rp14 triliun untuk menyasar sekitar 11.700 satuan pendidikan. Saat ini proses verifikasi dan validasi tengah berlangsung.

“Insya Allah, pembangunan bagi satuan pendidikan yang lolos verifikasi akan dimulai pada Februari atau awal Maret 2026,” katanya.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menambah sasaran revitalisasi hingga 60.000 satuan pendidikan. Pengajuan anggarannya masih diproses Kementerian Sekretariat Negara untuk diajukan ke Kementerian Keuangan. Seandainya disetujui, maka pada 2026 Kemendikdasmen merevitalisasi lebih dari 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Mu’ti menekankan bahwa pembangunan sekolah tidak hanya sebatas gedung, tetapi harus diiringi dengan pembentukan budaya hidup bersih dan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Keterlibatan siswa dalam menjaga kebersihan sekolah merupakan bagian dari pendidikan karakter, bukan untuk membebani anak.

“Saya melihat toiletnya sudah bagus, tapi belum bersih. Setelah fasilitasnya dibangun, mari kita bangun budaya hidup bersih. Anak-anak perlu dilatih bertanggung jawab menjadikan sekolah sebagai rumah kedua mereka,” tegasnya.

Artinya, kebersihan toilet bukan hanya menjadi tanggung jawab cleaning service, tetapi mengajak anak-anak berlatih mandiri, berlatih bertanggung jawab melalui berbagai macam kegiatan di sekolah, termasuk, mohon maaf, membersihkan toilet.

Selain revitalisasi, pemerintah juga terus mendorong digitalisasi pembelajaran. Program Bantuan Interactive Flat Panel (IFP) hampir sepenuhnya terdistribusi ke lebih dari 288.800 sekolah, kecuali di daerah yang terkendala kondisi alam dan keamanan.

“Tahun ini, setiap sekolah akan mendapatkan tambahan tiga IFP. Ini bagian dari komitmen Presiden dalam membangun pendidikan dan mencerdaskan bangsa,” paparnya.

Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam rangka membangun pendidikan, mencerdaskan bangsa, serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang hebat, bermartabat, dan maju dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.


large_Menteri Kebumen.jpeg

medium_Menteri Kebumen.jpeg

small_Menteri Kebumen.jpeg

thumbnail_Menteri Kebumen.jpeg

Menteri Kebumen.jpeg

Program Revitalisasi Sekolah Tepat Waktu dan Tepat Sasaran, Serap 500 Ribu Tenaga Kerja

ACEH UTARA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan rehabilitasi sekolah terdampak bencana di Provinsi Aceh rampung pada 2026. Program tersebut dijalankan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan agar sekolah dapat kembali beroperasi normal pada tahun ajaran 2026/2027.
 
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pemulihan sekolah pascabencana menjadi prioritas pemerintah untuk menjamin keberlanjutan hak anak atas pendidikan. “Proses pembelajaran tidak boleh berhenti,” kata Mu’ti saat kunjungan kerja ke Aceh.
 
Kunjungan tersebut dirangkai dengan peresmian revitalisasi 23 sekolah yang dipusatkan di SMAN 1 Baktiya, Aceh Utara. Menurut Mu’ti, pemerintah saat ini masih berada pada fase tanggap darurat menuju rekonstruksi. Sekolah yang mengalami kerusakan berat akan dibongkar dan dibangun kembali di lokasi yang sama menggunakan dana revitalisasi.
 
“Sekolah yang masih belajar di tenda, nantinya akan dipindahkan ke kelas darurat. Target kami, pada tahun ajaran baru 2026–2027, sekolah dengan kerusakan ringan dan sedang sudah bisa berfungsi kembali secara norimal,” ujar Abdul Mu’ti.
 
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp3,4 triliun untuk pemulihan sekolah terdampak bencana di wilayah Sumatera. Di Aceh Utara, rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian penuh pada 2026. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan bangunan rusak, atap bocor, atau sanitasi yang tidak layak.
 
Berdasarkan data penanganan bencana per 15 Januari 2026, tercatat 171 satuan pendidikan terdampak. Pada jenjang SMK, terdapat 93 sekolah terdampak, dengan 99 data telah diverifikasi dan masuk dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) senilai Rp270 miliar.
 
Sementara itu, pada jenjang SLB tercatat 20 sekolah terdampak, dengan 15 data terverifikasi dan 13 PKS senilai Rp3,98 miliar. Adapun pada jenjang SKB dan PKBM, terdapat 58 sekolah terdampak, tujuh data terverifikasi, serta dua PKS dengan nilai Rp198 juta. Total nilai bantuan PKS yang telah diproses mencapai Rp274,18 miliar.
 
Dalam kunjungan lapangan, Abdul Mu’ti meninjau sejumlah sekolah terdampak untuk memastikan kondisi fisik bangunan serta percepatan rehabilitasi. Sekolah yang dikunjungi antara lain SMK Kesuma Bangsa, SMPN 2 Mutiara Batu, SMKN Baktiya, SMPN 7 Muhammadiyah, dan SDN 9 Jambo Aye. Ia juga memantau kegiatan belajar mengajar di sekolah darurat dan TK Liwaul Hamdi.
 
Program revitalisasi mencakup perbaikan ruang kelas serta pembangunan fasilitas pendukung seperti toilet, perpustakaan, laboratorium, dan ruang praktik. Menurut Abdul Mu’ti, upaya tersebut ditujukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung perkembangan peserta didik.
 
Kemendikdasmen juga bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dalam pembangunan unit sekolah baru. Selain itu, pembangunan kelas darurat dilakukan melalui kolaborasi dengan kementerian lain dan organisasi masyarakat. “Setelah kunjungan ini, nota kesepahaman akan segera dilaksanakan,” kata Abdul Mu’ti.
 
Ia berharap rehabilitasi sekolah dengan kerusakan ringan dan sedang dapat diselesaikan sebelum tahun ajaran 2026/2027. Adapun sekolah yang harus direlokasi dan dibangun baru dengan jumlah ruang kelas besar diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari enam bulan. “Namun kami optimistis seluruhnya dapat ditangani tahun ini karena anggaran sudah tersedia,” ujarnya.


large_Menteri di Aceh 280126.jpg

medium_Menteri di Aceh 280126.jpg

small_Menteri di Aceh 280126.jpg

thumbnail_Menteri di Aceh 280126.jpg

Menteri di Aceh 280126.jpg

Mendikdasmen Tegaskan Sekolah Pascabencana di Aceh Normal pada Awal Tahun Ajaran 2026/2027

BANJARNEGARA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) meresmikan 28 sekolah hasil Program Revitalisasi 2025 se-Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Peresmian dipusatkan di SMP Negeri 2 Wanadadi dan sekaligus menandai peluncuran perdana Program Ikrar Pelajar Indonesia yang pertama kali dilaksanakan di Banjarnegara.
 
“Kabupaten Banjarnegara telah mengukir sejarah baru karena peluncuran Program Ikrar Pelajar Indonesia dimulai, khususnya di SMP Negeri 2 Wanadadi,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam sambutannya, Rabu (26/1/2026).
 
Mendikdasmen menyampaikan apresiasi kepada Bupati Banjarnegara beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas dukungan dan kerja sama dalam menyukseskan program tersebut. Ia juga mengapresiasi pihak sekolah yang telah mempersiapkan acara dengan baik.
 
“Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan seluruh tim. Saya mendapat informasi sejak tadi malam protokol dan tim sudah menyiapkan acara, dan alhamdulillah pagi ini pelaksanaannya berjalan sukses,” kata dia.
 
Pada tahun 2025 terdapat 28 sekolah di Banjarnegara yang menerima bantuan revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp 29,1 miliar. Seluruh pekerjaan revitalisasi tersebut telah rampung 100 persen. Adapun 28 satuan pendidikan tersebut terdiri atas tiga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), empat Sekolah Dasar (SD), 13 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dua Sekolah Menengah Atas (SMA), lima Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan satu Sekolah Luar Biasa (SLB). Proses pembangunan seluruh sekolah tersebut telah selesai 100 persen.

Lebih lanjut, Mu’ti memastikan program revitalisasi sekolah akan kembali dilanjutkan pada tahun 2026. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 14 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung revitalisasi sekitar 11.700 sekolah yang telah lolos proses verifikasi dan validasi.
 
“Insya Allah pembangunan bisa dimulai pada Februari atau awal Maret 2026. Presiden Prabowo telah menyampaikan komitmen tersebut dalam peringatan Hari Guru Nasional,” ungkap Mu’ti.

Selain itu, pemerintah juga mengusulkan tambahan anggaran agar jumlah penerima bantuan revitalisasi pada 2026 meningkat hingga sekitar 71 ribu sekolah dari sebelumnya sekitar 60 ribu sekolah.
 
Tak hanya revitalisasi fisik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga menegaskan komitmen pemerintah dalam penguatan digitalisasi pembelajaran melalui penambahan perangkat Interactive Flat Panel (IFP). Setiap satuan pendidikan direncanakan akan menerima tambahan tiga unit IFP.
 
“Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa setiap sekolah akan ditambah tiga IFP, sehingga satu sekolah nantinya bisa memiliki empat IFP,” paparnya.
 
Dengan penambahan tersebut, Mu’ti berharap proses pembelajaran digital dapat berjalan lebih optimal tanpa harus memindahkan perangkat atau siswa antar-ruang kelas. Ia juga menegaskan bahwa pelatihan penggunaan IFP bagi guru disediakan secara gratis oleh pemerintah.
 
“Kalau ada informasi di media bahwa pelatihan harus membayar, itu tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
 
Bantuan sarana dan prasarana, termasuk digitalisasi pembelajaran, diharapkan dapat menjadi energi baru untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas. Peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari ruang kelas.
 
“Kalau ingin membangun peradaban bangsa, bangunlah melalui pendidikan. Dan kalau ingin membangun pendidikan, mulailah dari ruang kelas,” kata dia.
 
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kemampuan literasi siswa. Menurutnya, tantangan membaca tidak hanya dialami di jenjang sekolah, tetapi juga hingga perguruan tinggi, terutama dalam memahami isi bacaan.
 
“Tidak bisa membaca itu bukan berarti tidak bisa mengenal huruf dan angka, tetapi tidak paham apa yang dibaca,” pungkasnya.


VIDEO

STOP PERUNDUNGAN!

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH