News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<a href="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2017/01/Kilasan-Kinerja-Kemendikbud-2016_Sampul.jpg"><img src="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2017/01/Kilasan-Kinerja-Kemendikbud-2016_Sampul-219x300.jpg" /></a>
Buku ini memuat kilasan kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan rentang November 2015 s.d. Oktober 2016. Buku memuat sejumlah program prioritas Kemendikbud yang sudah dijalankan untuk mendukung Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo.
Unduh dokumen, klik <a href="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2017/01/Kilasan_Setahun_Kinerja_Kemendikbud_2016.pdf" target="_blank">di sini</a>.

Berikan komentar

[caption id="attachment_11807" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2017/01/Mendikbud-Konferensi-Pers.jpg"><img class="size-medium wp-image-11807 " alt="Mendikbud Konferensi Pers" src="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2017/01/Mendikbud-Konferensi-Pers-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a> Mendikbud Muhadjir Effendy (tengah) menggelar konferensi pers, Rabu (25/1/2017)[/caption]
Depok (Dikdasmen): Sekolah-sekolah yang rusak sebagian besar adalah peninggalan program SD dan SMP Inpres sekitar 30 tahun lalu. Standar yang dipakai adalah untuk pemberantasan buta huruf. Untuk kondisi sekarang, hal itu tidak cocok lagi. Terlebih zaman telah berubah, kebutuhan lapangan kerja terus meningkat, dan kondisi masyarakat mengalami perubahan drastis.
“Makanya kita harus mengubah SPM terutama untuk level pendidikan dasar,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat konferensi pers di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, Rabu, 25 Januari 2017. “Pada prinsipnya, kita akan fokus meningkatkan SDM sesuai dengan perubahan.”

Sejak muncul kebijakan SD Inpres, tambah Muhadjir, Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar belum berubah, padahal tuntutan akan kualitas pendidikan dasar semakin tinggi. Diharapkan SPM yang baru disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan capaian pendidikan dasar.

“Sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi yaitu lebih menitikberakan pada pendidikan karakter yang 70% pendidikan dasar nanti adalah bermuatan pendidikan karakter,” jelasnya. SPM harus sesuai dengan porsi pendidikan karakter.

Muhadjir berharap melalui Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan muncul perhatian dan komitmen dari para peserta untuk merumuskan tuntutan perubahan SPM.

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan digelar pada 25-27 Januari 2017. Acara tahunan yang dihadiri para pemangku kepentingan di bidang pendidikan di seluruh Indonesia ini dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis pagi, 26 Januari 2017.* (Billy Antoro)

&nbsp;

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Harus Berubah

[caption id="attachment_11788" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/12/Alur-Pemanfaatan-PIP.jpg"><img class="size-medium wp-image-11788" alt="Alur Pemanfaatan PIP" src="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/12/Alur-Pemanfaatan-PIP-300x169.jpg" width="300" height="169" /></a> Alur Pemanfaatan PIP[/caption]
Jakarta (Dikdasmen): Hingga 13 Desember 2016, belum semua penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) menerima manfaat kartu tersebut. Hal itu terjadi karena banyak orang tua peserta didik belum melapor ke sekolah.
Guna mengentaskan persoalan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menerbitkan <a title="Pendataan Penerima KIP_SE Bersama" href="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/12/SE-Bersama_Pendataan-KIP-2016.pdf" target="_blank">Surat Edaran Bersama </a>Nomor 21/D/SE/2016 dan 1494/C.C1.1/KP/2016 tentang Pendataan Penerima KIP yang Belum Terdaftar pada Satuan Pendidikan. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah, dan Kepala Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal seluruh Indonesia.

Ada empat butir instruksi dalam surat edaran tertanggal 14 Desember 2016 itu. Pertama, Kepala Sekolah agar lebih aktif menyisir peserta didik penerima KIP yang belum terdaftar di sekolah untuk segera dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kedua, Kepala lembaga satuan pendidikan non formal agar lebih akltif menyisir peserta didik penerima KIP yang belum terdaftar di satuan pendidikan non formal untuk segera dilaporkan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Dikmas.

Ketiga, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota agar lebih aktif mendorong kepala sekolah dan kepala lembaga satuan pendidikan non formal agar semua penerima KIP terdaftar pada satuan pendidikan baik formal maupun non formal.

Keempat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan agar lebih aktif mendorong penerima KIP yang putus sekolah agar kembali ke satuan pendidikan baik formal maupun non formal.

Berdasarkan alur pemanfaatan Program Indonesia Pintar, Pemerintah menyalurkan KIP kepada keluarga penerima manfaat KIP. Selanjutnya, orang tua siswa melaporkan nomor KIP ke sekolah (formal atau non formal) tempat anaknya menimba ilmu. Pihak sekolah (formal) kemudian memasukkan data siswa ke aplikasi Dapodik. Sementara sekolah non formal (SKB, PKBM/LKP) mengusulkan dan meminta pengesahan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Tahun ini, peserta didik penerima KIP memperoleh bantuan tunai Rp225.000/semester (Rp450.000 per tahun) untuk tingkat SD/MI, Rp375.000/semester (Rp750.000 per tahun) untuk tingkat SMP/MTs, dan Rp500.000/semester (Rp1.000.000 per tahun) untuk tingkat SMA/SMK/MA. Untuk siswa yang akan lulus (kelas VI, IX, XII) hanya menerima manfaat satu semester saja.

Tujuan PIP adalah mengupayakan semakin banyak anak usia sekolah memperoleh pendidikan, baik di jalur formal maupun informal. Tahun 2016 ini, sasaran PIP berjumlah 17, 9 juta siswa.* (Billy Antoro)

&nbsp;

Dokumen terkait:

<a title="Informasi KIP_Majalah Jendela" href="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/10/Majalah-Jendela-Kemendikbud_Edisi-Agustus-2016.pdf" target="_blank">Informasi KIP</a>

&nbsp;

Belum Terima Dana PIP, Orang Tua Diimbau Daftarkan Anaknya ke Sekolah

Kilasan Kinerja Kemendikbud 2016

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

DEPOK - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Rizaul Haq mendorong pameran dalam rangka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 menjadi ruang pertukaran informasi dan penguatan komunikasi kebijakan pendidikan. Hal itu ia sampaikan saat membuka pameran di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) di Sawangan, Depok, Senin (9/2/2026).
 
Fajar mengatakan pameran tersebut diharapkan menjadi sarana konfirmasi pengetahuan serta penyebaran informasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan di daerah. Sejumlah kebijakan pemerintah sebenarnya sudah berjalan baik, namun belum sepenuhnya tersampaikan secara optimal kepada para pemangku kepentingan pendidikan.
 
“Pameran ini menjadi momen yang sangat baik untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan kepada seluruh insan pendidikan, termasuk kepada rekan-rekan media,” kata Fajar dalam sambutannya.
 
Menurut Fajar, inti dari penyelenggaraan pameran adalah memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Fajar menyebut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kebersamaan dalam mencapai tujuan besar pendidikan nasional.
 
“Tanpa semangat gotong royong dan kebersamaan, sulit rasanya kita mencapai tujuan besar pendidikan nasional yang telah dicanangkan,” ujarnya.
 
Fajar juga berharap media massa dapat membantu menyampaikan informasi terkait program dan praktik baik yang ditampilkan dalam pameran kepada masyarakat luas. Ia meminta pemberitaan yang disajikan dapat merepresentasikan substansi kegiatan secara akurat dan komprehensif.
 
Jurnalis dan media massa dapat melakukan wawancara langsung dengan penanggung jawab stan atau pejabat terkait guna memperkuat informasi yang disampaikan kepada publik.

Selain sebagai ruang edukasi dan komunikasi, pameran Konsolnas juga diharapkan menjadi ruang refleksi bagi peserta selama kegiatan berlangsung. Pameran digelar selama tiga hari dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang bagi peserta.
 
Fajar berharap seluruh rangkaian kegiatan pameran berjalan lancar dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan panitia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pameran Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah tahun ini.
 
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Sekjen Kemendikdasmen), Suharti, menyampaikan bahwa Pameran Konsolnas Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 memiliki tiga tujuan utama.
 
Pertama, pameran ini menjadi ruang untuk menampilkan capaian inovasi serta praktik baik dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar dan menengah di berbagai daerah. Melalui pameran tersebut, diharapkan terjadi pertukaran pengetahuan dan inspirasi antar pemangku kepentingan pendidikan.
 
Kedua, kegiatan ini bertujuan meningkatkan sinergi antarunit kerja dalam memperkuat layanan pendidikan dasar dan menengah yang merata, bermutu, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik di Indonesia.
 
Ketiga, pameran ini juga menjadi sarana memperluas aspirasi dan kolaborasi dari berbagai pihak, guna mendukung terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.
 
Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi semesta, Konsolidasi Nasional Pendidikan 2026 diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.


large_Wamendikdasmen.jpg

medium_Wamendikdasmen.jpg

small_Wamendikdasmen.jpg

thumbnail_Wamendikdasmen.jpg

Wamendikdasmen.jpg

Pameran Konsolnas 2026 Dibuka di Depok, Jadi Wadah Kolaborasi Pendidikan Bermutu untuk Semua

DEPOK – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2026 di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen pada 9–11 Februari 2026. Konsolnas dinilai sangat strategis karena terkait langsung dengan berbagai program pendidikan.
 
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dasmen) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan Konsolnas pendidikan digelar untuk memastikan program pusat dan daerah berjalan selaras. Pemerintah menilai sinkronisasi kebijakan menjadi kunci agar berbagai program prioritas dapat saling menguatkan dan berujung pada peningkatan mutu pendidikan.
 
Melalui forum konsolidasi ini, pemerintah menargetkan tiga hal utama. Pertama, menyinergikan program antara pemerintah pusat dan daerah sehingga pelaksanaannya di lapangan lebih terarah. Dengan koordinasi yang lebih rapi, program diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung hingga ke tingkat sekolah.
 
“Kedua, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pada tahun sebelumnya. Pemerintah menilai sejumlah program prioritas sudah berjalan baik dan perlu diperluas implementasinya ke dinas pendidikan, sekolah, guru, murid, hingga orang tua. Adapun program yang dinilai belum optimal akan diperbaiki bersama melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan,” kata Gogot di arena Pameran Konsolnas 2026.
 
Ketiga, memperkenalkan program dan inisiatif baru dari pemerintah. Tahun ini, pemerintah menyiapkan sejumlah program prioritas, antara lain pengembangan sekolah terintegrasi, peningkatan kualitas, revitalisasi sarana dan prasarana, serta pendetailan pembelajaran. Program tersebut juga mencakup penguatan asesmen dan pengembangan kompetensi, termasuk kebijakan terkait pembelajaran berbasis teknologi.
 
“Seluruh program prioritas itu akan disosialisasikan ke daerah agar implementasinya berjalan sinergis dan berdampak langsung di sekolah. Pemerintah berharap manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh sekolah, guru, siswa, dan masyarakat,” papar Gogot.
 
Selain itu, pemerintah mulai meningkatkan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah akan dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran yang lebih modern, nyaman, dan aman. Pendekatan pembelajaran juga diperkuat melalui pengenalan coding dan kecerdasan artifisial dengan metode pembelajaran mendalam.
 
Pemerintah juga berencana membangun dan meningkatkan kualitas sekolah menengah atas di seluruh kabupaten di Indonesia. Langkah ini ditujukan agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang lebih baik dan merata di berbagai daerah.
 
Melalui Konsolnas, pemerintah berupaya menghubungkan kebijakan pusat dengan pelaksanaan di daerah. Otonomi daerah tetap dijalankan, namun diharapkan selaras dengan arah kebijakan nasional. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, serta para pemangku kepentingan pendidikan dinilai menjadi kunci dalam memperkuat partisipasi dan percepatan peningkatan mutu pendidikan.
 
Konsolnas 2026 juga menjadi ruang pertukaran informasi dan penguatan komunikasi kebijakan pendidikan. Sejumlah kebijakan pemerintah sebenarnya sudah berjalan baik, namun belum sepenuhnya tersampaikan secara optimal kepada para pemangku kepentingan pendidikan.
 
Penyelenggaraan Konsolnas juga untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Upaya ini harus ditopang semangat gotong royong dan kebersamaan dalam mencapai tujuan besar pendidikan nasional.





large_gogot.jpg

medium_gogot.jpg

small_gogot.jpg

thumbnail_gogot.jpg

gogot.jpg

Sinkronisasi Kebijakan Jadi Kunci Program Pendidikan Berjalan Selaras di Indonesia

DEPOK – Kejaksaan Agung memastikan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan (Sekolah) 2025 berjalan baik. Tidak ditemukan gangguan, hambatan, ancaman, atau tantangan berarti yang menghambat program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Koordinator IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, I Nyoman Sucitrawan, mengatakan seluruh rangkaian pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Kejaksaan, melalui bidang intelijen, melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), untuk memastikan kegiatan revitalisasi terlaksana tanpa kendala.

Menurut Nyoman, sejak 2025 Kejaksaan telah melakukan pendampingan terhadap program revitalisasi sekolah. Pendampingan itu dilakukan atas permohonan kementerian dan pemangku kepentingan terkait agar pelaksanaan kegiatan sesuai aturan dan terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari.

“Pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan, hambatan, ancaman, atau tantangan yang menghambat program prioritas,” kata Nyoman di sela Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di PPSDM, Sawangan, Depok, Selasa (10/2/2026).

Kejaksaan akan terus mendukung program revitalisasi pada 2026. Program tersebut dinilai memiliki tujuan strategis karena menyangkut penguatan infrastruktur pendidikan sebagai dasar pembangunan nasional. Kejaksaan akan tetap melakukan pendampingan hukum agar kegiatan berjalan tertib dan akuntabel.

Nyoman menyebut pendampingan diperlukan karena sebagian pemangku kepentingan di daerah belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum dalam pelaksanaan proyek. Dengan pendampingan, potensi masalah hukum dapat dicegah sejak awal.

Evaluasi pelaksanaan program 2025 untuk perbaikan pada 2026 segera dilakukan. Evaluasi didasarkan pada data pelaksanaan di lapangan, termasuk mengidentifikasi kekurangan yang perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya.
Ke depan, pendampingan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga di provinsi dan kabupaten/kota. Kejaksaan daerah akan dilibatkan untuk membantu menyelesaikan persoalan teknis dan administratif, seperti legalitas lahan dan percepatan sertifikasi tanah untuk pembangunan sekolah.

Menurut Nyoman, forum Konsolnas 2026 menjadi ruang penting untuk menyatukan perspektif antar-pemangku kepentingan. Perbedaan kondisi daerah membuat perencanaan di pusat perlu disesuaikan dengan situasi di lapangan. Melalui dialog, pemerintah pusat dapat menghimpun masukan daerah sebagai bahan penyempurnaan kebijakan.
“Setiap daerah memiliki persoalan berbeda. Dari dialog ini kita petakan masalah dan cari solusi bersama agar revitalisasi berjalan optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan dampak yang ingin didorong dari pendampingan Kejaksaan adalah mencegah gangguan di daerah. Persoalan lahan yang belum bersertifikat atau belum bersih dari sengketa kerap menjadi hambatan proyek. Dalam kasus seperti itu, Kejaksaan dapat berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian.

Kejaksaan, kata Nyoman, siap hadir sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mendampingi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam memastikan legalitas dan kelancaran proyek. “Tujuannya agar tidak ada hambatan dan program yang sangat penting bagi pendidikan ini bisa berjalan sesuai rencana,” katanya.


BERITA

Kilasan Kinerja Kemendikbud 2016

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH