News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<a href="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/12/Laporan-GLS-Semester-I-Tahun-2016_Sampul.jpg"><img src="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/12/Laporan-GLS-Semester-I-Tahun-2016_Sampul-219x300.jpg" /></a>
Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Program ini, pada 2016, diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Unduh dokumen, klik <a href="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/12/Laporan-GLS-Semester-I-Tahun-2016.pdf" target="_blank">di sini</a>.

Berikan komentar

<a href="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/12/LPMP-Kaltara.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-11776" alt="LPMP Kaltara" src="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/12/LPMP-Kaltara-300x200.jpg" /></a>
Jakarta (Dikdasmen): Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Usul Pelembagaan LPMP Kalimantan Utara di Hotel Ibis Slipi Jakarta pada Kamis-Jumat, 15 – 16 Desember 2016. Rapat dihadiri Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad dan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie. Hadir pula jajaran pemerintah di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara di antaranya Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bupati Bulungan, Dewan Pendidikan, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dari unsur Kemendikbud hadir Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Biro Umum, dan sejumlah pejabat di lingkungan Ditjen Dikdasmen. Hadir pula pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi.

Dalam sambutannya, Hamid menyampaikan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan lembaga strategis dan tangan kanan Kemendikbud dalam pelaksanaan program pendidikan di daerah. Oleh karena itu, disamping melaksanakan tugas dan fungsi pemetaan serta fasilitasi penjaminan mutu pendidikan, LPMP akan mendapatkan tugas tambahan terkait dengan guru dan ujian nasional/ujian sekolah, serta dan tugas-tugas tambahan lain yang akan berkembang kemudian.

Kalimantan Utara, tambah Hamid, adalah provinsi baru. Letaknya berada di kawasan perbatasan yang merupakan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo. “Maka mewujudkan LPMP di Kalimantan Utara menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya.

Rencananya, gedung LPMP Kaltara akan dibangun mulai tahun 2018. Letaknya di ibukota provinsi yaitu Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Luas tanah tahap pertama yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bulungan seluas 4 hektare.

Ditjen Dikdasmen mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,8 miliar untuk mendukung program dan kegiatan LPMP Kaltara. Anggaran tersebut ditujukan untuk program peningkatan mutu pendidikan dan perencanaan master plan pembangunan LPMP. Program dan anggaran untuk Kaltara sementara dititipkan pada DIPA LPMP Kalimantan Timur untuk peningkatan mutu pendidikan dan DIPA Setditjen Dikdasmen untuk perencanaan master plan pembangunan LPMP Kaltara.

Irianto Lambrie, dalam sambutannya, menjelaskan profil dan kebijakan pengelolaan pendidikan usia dini, dasar, dan menengah di Kalimantan Utara. Ia menyampaikan antusiasme terkait rencana pendirian LPMP Kaltara, mengucapkan penghargaaan setinggi-tingginya kepada Kemendikbud, dan menyatakan kesediaan menyiapkan ruangan gubernur sebagai kantor sementara LPMP Kaltara. Keputusan ini sebagai komitmen Pemda untuk mendukung percepatan dan perwujudan LPMP Kaltara mengingat potensi dan sumber daya Kaltara harus segera diwujudkan ke dalam aksi nyata sesuai dengan komitmen Nawacita.

Mewakili Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Dian Wahyuni  menyambut positif perhatian sangat tinggi Gubernur terhadap rencana dan proses pendirian LPMP Kaltara. Ia berharap pembangunan LPMP Kaltara tahun 2018 dapat segera terwujud dan perbaikan mutu pendidikan di Kalimantan Utara tercapai sesuai dengan yang diharapkan.* (Sumiyati)

&nbsp;

&nbsp;

Kemendikbud Serahkan Program dan Anggaran LPMP Kaltara Tahun 2017

[caption id="attachment_11762" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0104.jpg"><img class="size-medium wp-image-11762 " alt="IMG_0104" src="https://pdm.kemendikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0104-300x195.jpg" width="300" height="195" /></a> Nixon Widjaja (tengah), beserta sahabat-sahabatnya peraih medali dalam IJSO XIII Tahun 2016 di Bali.[/caption]
Badung-Bali (Dikdasmen): Delegasi Indonesia berhasil menorehkan catatan emas pada International Junior Science Olympiad (IJSO) XIII, yang diselenggarakan di Provinsi Bali, mulai tanggal 2 s.d. 11 Desember 2016. Torehan emas itu terlihat dari jumlah medali yang diraih, yaitu 5 medali emas dan 7 medali perak.
Para peraih emas dari Indonesia adalah Nixon Widjaja, Epafroditus Kristiadi Susetyo, Aditya David Wirawan, Winston Cahya, dan Albert Sutiono. Sementara peraih medali perak adalah Joan Nadia, Hanif Ahmad Jauhari, Raymond Valentino, Arkananta Rasendriya, Gede Aryana Saputra, Timotius Jason, dan Tanya Nuhaisy Wulandari
Salah satu peraih medali emas, Nixon Widjaja, mengatakan bahwa keberhasilannya meraih emas merupakan kejutan.
“Saya kaget saja dapat emas, semuanya kaget,” ujar remaja yang duduk di kelas 8 pada IPEKA Plus BSD, Tangerang Selatan, Banten ini, di Hotel Grand Hyatt, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (10/12). Nixon dan sebagian teman-temannya yang meraih medali memang terkejut, karena prestasi yang diraih Nixon dan beberapa delegasi dari Indonesia pada IJSO XIII ini cukup fantastis dibandingkan saat di Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tahun 2016, yang merupakan titik pijak sebelum melangkah ke IJSO. Pada saat OSN, Nixon hanya meraih medali perak. Ada juga temannya yang meraih medali perak pada IJSO, namun pada OSN hanya meraih medali perunggu.
Meski demikian, di antara teman-teman Nixon ada juga yang pada saat OSN berhasil meraih emas, dan kemudian pada IJSO XIII ini juga meraih emas. Dia adalah Winston Cahya, remaja yang sekolah di SMP Petra 3 Surabaya, Jawa Timur.
Sementara itu, ketika ditanya mengenai prinsip menjadi juara, Nixon mengatakan bahwa ketangguhan dan tekad tak pernah menyerah menjadi salah satu kunci keberhasilannya meraih prestasi yang mengagumkan.
The Best Team
Selain berhasil meraih 5 medali emas dan 7 medali perak, delegasi Indonesia juga berhasil menjadi The Best Team pada IJSO XIII di Bali. Tim ini terdiri dari Nixon Widjaja, Raymond Valentino, dan Arkananta Rasendriya. Tim Indonesia ini berhasil meraih nilai 39.25 dan dianugerahi medali perak.
Sementara negara lain yang menjadi The Best Team adalah Brazil, People’s Republic of China, Russian Federation, dan Hongkong.*
M. Adib Minanurokhim

Indonesia Raih 5 Medali Emas dan 7 Perak IJSO

Laporan GLS Semester I Tahun 2016

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

DEPOK - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Rizaul Haq mendorong pameran dalam rangka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 menjadi ruang pertukaran informasi dan penguatan komunikasi kebijakan pendidikan. Hal itu ia sampaikan saat membuka pameran di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) di Sawangan, Depok, Senin (9/2/2026).
 
Fajar mengatakan pameran tersebut diharapkan menjadi sarana konfirmasi pengetahuan serta penyebaran informasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan di daerah. Sejumlah kebijakan pemerintah sebenarnya sudah berjalan baik, namun belum sepenuhnya tersampaikan secara optimal kepada para pemangku kepentingan pendidikan.
 
“Pameran ini menjadi momen yang sangat baik untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan kepada seluruh insan pendidikan, termasuk kepada rekan-rekan media,” kata Fajar dalam sambutannya.
 
Menurut Fajar, inti dari penyelenggaraan pameran adalah memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Fajar menyebut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kebersamaan dalam mencapai tujuan besar pendidikan nasional.
 
“Tanpa semangat gotong royong dan kebersamaan, sulit rasanya kita mencapai tujuan besar pendidikan nasional yang telah dicanangkan,” ujarnya.
 
Fajar juga berharap media massa dapat membantu menyampaikan informasi terkait program dan praktik baik yang ditampilkan dalam pameran kepada masyarakat luas. Ia meminta pemberitaan yang disajikan dapat merepresentasikan substansi kegiatan secara akurat dan komprehensif.
 
Jurnalis dan media massa dapat melakukan wawancara langsung dengan penanggung jawab stan atau pejabat terkait guna memperkuat informasi yang disampaikan kepada publik.

Selain sebagai ruang edukasi dan komunikasi, pameran Konsolnas juga diharapkan menjadi ruang refleksi bagi peserta selama kegiatan berlangsung. Pameran digelar selama tiga hari dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang bagi peserta.
 
Fajar berharap seluruh rangkaian kegiatan pameran berjalan lancar dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan panitia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pameran Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah tahun ini.
 
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Sekjen Kemendikdasmen), Suharti, menyampaikan bahwa Pameran Konsolnas Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 memiliki tiga tujuan utama.
 
Pertama, pameran ini menjadi ruang untuk menampilkan capaian inovasi serta praktik baik dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar dan menengah di berbagai daerah. Melalui pameran tersebut, diharapkan terjadi pertukaran pengetahuan dan inspirasi antar pemangku kepentingan pendidikan.
 
Kedua, kegiatan ini bertujuan meningkatkan sinergi antarunit kerja dalam memperkuat layanan pendidikan dasar dan menengah yang merata, bermutu, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik di Indonesia.
 
Ketiga, pameran ini juga menjadi sarana memperluas aspirasi dan kolaborasi dari berbagai pihak, guna mendukung terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.
 
Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi semesta, Konsolidasi Nasional Pendidikan 2026 diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.


large_Wamendikdasmen.jpg

medium_Wamendikdasmen.jpg

small_Wamendikdasmen.jpg

thumbnail_Wamendikdasmen.jpg

Wamendikdasmen.jpg

Pameran Konsolnas 2026 Dibuka di Depok, Jadi Wadah Kolaborasi Pendidikan Bermutu untuk Semua

DEPOK – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2026 di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen pada 9–11 Februari 2026. Konsolnas dinilai sangat strategis karena terkait langsung dengan berbagai program pendidikan.
 
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dasmen) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan Konsolnas pendidikan digelar untuk memastikan program pusat dan daerah berjalan selaras. Pemerintah menilai sinkronisasi kebijakan menjadi kunci agar berbagai program prioritas dapat saling menguatkan dan berujung pada peningkatan mutu pendidikan.
 
Melalui forum konsolidasi ini, pemerintah menargetkan tiga hal utama. Pertama, menyinergikan program antara pemerintah pusat dan daerah sehingga pelaksanaannya di lapangan lebih terarah. Dengan koordinasi yang lebih rapi, program diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung hingga ke tingkat sekolah.
 
“Kedua, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pada tahun sebelumnya. Pemerintah menilai sejumlah program prioritas sudah berjalan baik dan perlu diperluas implementasinya ke dinas pendidikan, sekolah, guru, murid, hingga orang tua. Adapun program yang dinilai belum optimal akan diperbaiki bersama melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan,” kata Gogot di arena Pameran Konsolnas 2026.
 
Ketiga, memperkenalkan program dan inisiatif baru dari pemerintah. Tahun ini, pemerintah menyiapkan sejumlah program prioritas, antara lain pengembangan sekolah terintegrasi, peningkatan kualitas, revitalisasi sarana dan prasarana, serta pendetailan pembelajaran. Program tersebut juga mencakup penguatan asesmen dan pengembangan kompetensi, termasuk kebijakan terkait pembelajaran berbasis teknologi.
 
“Seluruh program prioritas itu akan disosialisasikan ke daerah agar implementasinya berjalan sinergis dan berdampak langsung di sekolah. Pemerintah berharap manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh sekolah, guru, siswa, dan masyarakat,” papar Gogot.
 
Selain itu, pemerintah mulai meningkatkan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah akan dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran yang lebih modern, nyaman, dan aman. Pendekatan pembelajaran juga diperkuat melalui pengenalan coding dan kecerdasan artifisial dengan metode pembelajaran mendalam.
 
Pemerintah juga berencana membangun dan meningkatkan kualitas sekolah menengah atas di seluruh kabupaten di Indonesia. Langkah ini ditujukan agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang lebih baik dan merata di berbagai daerah.
 
Melalui Konsolnas, pemerintah berupaya menghubungkan kebijakan pusat dengan pelaksanaan di daerah. Otonomi daerah tetap dijalankan, namun diharapkan selaras dengan arah kebijakan nasional. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, serta para pemangku kepentingan pendidikan dinilai menjadi kunci dalam memperkuat partisipasi dan percepatan peningkatan mutu pendidikan.
 
Konsolnas 2026 juga menjadi ruang pertukaran informasi dan penguatan komunikasi kebijakan pendidikan. Sejumlah kebijakan pemerintah sebenarnya sudah berjalan baik, namun belum sepenuhnya tersampaikan secara optimal kepada para pemangku kepentingan pendidikan.
 
Penyelenggaraan Konsolnas juga untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Upaya ini harus ditopang semangat gotong royong dan kebersamaan dalam mencapai tujuan besar pendidikan nasional.





large_gogot.jpg

medium_gogot.jpg

small_gogot.jpg

thumbnail_gogot.jpg

gogot.jpg

Sinkronisasi Kebijakan Jadi Kunci Program Pendidikan Berjalan Selaras di Indonesia

DEPOK – Kejaksaan Agung memastikan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan (Sekolah) 2025 berjalan baik. Tidak ditemukan gangguan, hambatan, ancaman, atau tantangan berarti yang menghambat program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Koordinator IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, I Nyoman Sucitrawan, mengatakan seluruh rangkaian pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Kejaksaan, melalui bidang intelijen, melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), untuk memastikan kegiatan revitalisasi terlaksana tanpa kendala.

Menurut Nyoman, sejak 2025 Kejaksaan telah melakukan pendampingan terhadap program revitalisasi sekolah. Pendampingan itu dilakukan atas permohonan kementerian dan pemangku kepentingan terkait agar pelaksanaan kegiatan sesuai aturan dan terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari.

“Pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan, hambatan, ancaman, atau tantangan yang menghambat program prioritas,” kata Nyoman di sela Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di PPSDM, Sawangan, Depok, Selasa (10/2/2026).

Kejaksaan akan terus mendukung program revitalisasi pada 2026. Program tersebut dinilai memiliki tujuan strategis karena menyangkut penguatan infrastruktur pendidikan sebagai dasar pembangunan nasional. Kejaksaan akan tetap melakukan pendampingan hukum agar kegiatan berjalan tertib dan akuntabel.

Nyoman menyebut pendampingan diperlukan karena sebagian pemangku kepentingan di daerah belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum dalam pelaksanaan proyek. Dengan pendampingan, potensi masalah hukum dapat dicegah sejak awal.

Evaluasi pelaksanaan program 2025 untuk perbaikan pada 2026 segera dilakukan. Evaluasi didasarkan pada data pelaksanaan di lapangan, termasuk mengidentifikasi kekurangan yang perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya.
Ke depan, pendampingan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga di provinsi dan kabupaten/kota. Kejaksaan daerah akan dilibatkan untuk membantu menyelesaikan persoalan teknis dan administratif, seperti legalitas lahan dan percepatan sertifikasi tanah untuk pembangunan sekolah.

Menurut Nyoman, forum Konsolnas 2026 menjadi ruang penting untuk menyatukan perspektif antar-pemangku kepentingan. Perbedaan kondisi daerah membuat perencanaan di pusat perlu disesuaikan dengan situasi di lapangan. Melalui dialog, pemerintah pusat dapat menghimpun masukan daerah sebagai bahan penyempurnaan kebijakan.
“Setiap daerah memiliki persoalan berbeda. Dari dialog ini kita petakan masalah dan cari solusi bersama agar revitalisasi berjalan optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan dampak yang ingin didorong dari pendampingan Kejaksaan adalah mencegah gangguan di daerah. Persoalan lahan yang belum bersertifikat atau belum bersih dari sengketa kerap menjadi hambatan proyek. Dalam kasus seperti itu, Kejaksaan dapat berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian.

Kejaksaan, kata Nyoman, siap hadir sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mendampingi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam memastikan legalitas dan kelancaran proyek. “Tujuannya agar tidak ada hambatan dan program yang sangat penting bagi pendidikan ini bisa berjalan sesuai rencana,” katanya.


BERITA

Laporan GLS Semester I Tahun 2016

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH