Memulihkan Pendidikan di Tengah Galodo

Des 10, 2025

Direktur Jenderal PAUD Dasmen mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah turun langsung ke lokasi bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kehadiran mereka tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga semangat bagi warga sekolah untuk bangkit dan kembali pulih.

-o0o-

LUMPUR masih menempel di kaki meja dan dinding kelas SMA Negeri 1 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bau air bah belum sepenuhnya hilang ketika Indah Ramadhani kembali melangkah ke halaman sekolahnya. Tak ada tas penuh buku di tangannya. Seragam sekolah berganti pakaian seadanya. Banjir besar—galodo—yang melanda penghujung November 2025 bukan hanya merusak bangunan, tetapi juga menyeret rutinitas belajar yang selama ini dianggap pasti.

“Sebagian besar buku dan alat tulis kami rusak atau hanyut,” ujar Indah lirih, awal Desember 2025.

Sejak banjir, SMA Negeri 1 Batang Anai itu berubah menjadi ruang sunyi penuh lumpur, jauh dari hiruk-pikuk cerita dan pelajaran.

Apa yang dialami Indah terjadi di banyak wilayah: dari Sumatera Barat hingga Sumatera Utara dan Aceh. Ribuan ruang kelas terendam. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sedikitnya 2.798 satuan pendidikan terdampak. Lebih dari 208 ribu murid serta sekitar 19 ribu guru dan tenaga kependidikan mengalami gangguan langsung pada proses belajar. Buku pelajaran rusak, bangku dan meja hanyut, arsip sekolah hilang, dan pembelajaran berhenti mendadak. Pendidikan pun berubah dari rutinitas harian menjadi urusan darurat.

Pada hari-hari awal bencana, Kemendikdasmen memastikan tak ada sekolah yang terlewat dari perhatian. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dan Direktur Jenderal PAUD Dasmen, Gogot Suharwoto, beserta jajarannya turun langsung mendampingi warga sekolah terdampak banjir, mulai dari Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara hingga Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Kehadiran Dirjen Gogot yang membersamai Mendikdasmen menjadi dukungan moral bagi kepala sekolah dan guru yang tengah berjuang memulihkan layanan pendidikan.

“Kami hadir untuk membersamai proses pemulihan, mendengar langsung cerita kepala sekolah dan guru. Kami menyalurkan bantuan, menyiapkan ruang belajar sementara, serta memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak belajar dengan aman,” ujar Dirjen Gogot di Aceh Tamiang, Selasa, 9 Desember 2025.

Sementara Menteri Mu’ti menegaskan bahwa sejak awal bencana, jejaring kementerian di daerah segera digerakkan.

“Kami langsung bergerak bersama Unit Pelaksana Teknis di daerah terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan kaji cepat dampak dan kebutuhan pendidikan,” katanya.

Berdasarkan pendataan tersebut, pemerintah menyusun langkah pemulihan. Bantuan tidak berhenti pada angka, tetapi hadir nyata di lapangan: school kit bagi murid yang kehilangan perlengkapan belajar, family kit untuk keluarga terdampak, tenda darurat yang difungsikan sebagai ruang kelas sementara, hingga dukungan konektivitas internet di wilayah terisolasi. Santunan juga diberikan kepada murid dan guru yang meninggal dunia atau menjalani perawatan, disertai pendampingan psikososial untuk membantu pemulihan trauma anak-anak.

Di beberapa sekolah yang terdampak bencana, kehadiran Menteri Mu’ti dan Dirjen Gogot yang membawa bantuan menjadi penanda awal kebangkitan. Lumpur masih tersisa di sudut sekolah, tetapi harapan mulai tumbuh.

“Kami menyampaikan belasungkawa atas bencana ini. Semoga pembersihan segera selesai dan pembelajaran bisa kembali berjalan,” kata Menteri Mu’ti di hadapan guru, murid, dan orang tua.

Kepala sekolah Syafrizal merasakan dampaknya lebih dari sekadar bantuan fisik. “Ini memberi keyakinan bahwa sekolah tidak ditinggalkan. Guru dan murid kembali memiliki semangat untuk bangkit,” ujarnya.

Cerita serupa datang dari Kabupaten Agam. Rahmat Hidayat, kepala SD yang sekolahnya sempat terendam banjir, menilai kecepatan respons menjadi faktor penting. “Kami bisa segera membersihkan sekolah dan menyiapkan pembelajaran darurat karena bantuan datang relatif cepat,” katanya.

Kemendikdasmen menyadari setiap daerah memiliki kondisi berbeda. Ada sekolah yang bisa segera digunakan, ada pula yang memerlukan waktu lebih lama. Karena itu, pemerintah memberi ruang fleksibilitas bagi daerah dan satuan pendidikan dalam menentukan pola pembelajaran.

“Kondisi setiap sekolah tidak sama. Pembelajaran kami serahkan pada kebijakan pemerintah daerah. Yang terpenting, hak belajar murid tetap terpenuhi dan keselamatan mereka terjamin,” ujar Menteri Mu’ti.

Di sejumlah tempat, kelas digelar bergilir. Di tempat lain, tenda darurat menjadi ruang belajar sementara. Ada pula sekolah yang digabung sementara atau memanfaatkan pembelajaran daring dan hibrida. Jadwal dan evaluasi disesuaikan agar murid tidak terbebani di tengah situasi darurat.

Bencana juga menyisakan persoalan lain: hilangnya dokumen akademik. Rapor dan ijazah yang hanyut berpotensi menghambat masa depan murid. Untuk itu, Kemendikdasmen memastikan layanan penerbitan ulang dokumen dilakukan dengan prosedur yang dipermudah.

“Kehilangan dokumen pendidikan tidak boleh menghambat masa depan murid,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti.

Pendampingan langsung dari Kemendikdasmen menjadi suntikan semangat bagi warga sekolah yang bangkit dari bencana. Setiap bantuan dan senyum anak-anak yang kembali terlihat menjadi tanda bahwa pemulihan perlahan berjalan.

“Pemulihan mungkin belum selesai, tetapi hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tetap menjadi prioritas utama,” tegas Dirjen Gogot.

Kini, saat fase tanggap darurat mulai berlalu, pemerintah menyiapkan pemulihan jangka menengah. Sekolah dengan kerusakan berat akan masuk agenda revitalisasi—bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi memastikan sekolah lebih aman dan siap menghadapi risiko bencana ke depan.

Di ruang-ruang kelas yang masih menyisakan lumpur, pendidikan memang belum sepenuhnya pulih. Namun bagi Indah dan ribuan murid lainnya, satu hal telah kembali: keyakinan bahwa sekolah mereka akan hidup lagi—dan hak untuk belajar tidak ikut tenggelam bersama galodo.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, Kemendikdasmen terus menyalurkan bantuan pendidikan ke wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera sejak bencana terjadi pada 25 November 2025. Hingga 18 Desember 2025, pemerintah telah memetakan kebutuhan layanan pendidikan, mencakup penyediaan 2.873 ruang kelas sementara, 141.355 perlengkapan belajar bagi siswa, layanan dukungan psikososial, pendampingan pembelajaran darurat, serta tunjangan khusus bagi guru terdampak bencana.

Untuk mendukung penanganan itu, Kemendikdasmen mengalokasikan bantuan operasional awal sebesar Rp21,1 miliar dari anggaran eksisting dan Rp18,53 miliar dari anggaran revisi. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan sarana pembelajaran darurat, operasional pembersihan sekolah, perlengkapan belajar darurat, serta pendampingan dukungan psikososial bagi warga satuan pendidikan terdampak. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran revisi sebesar Rp35 miliar yang secara khusus dialokasikan untuk mendukung 16.500 guru terdampak bencana.

Seiring penanganan darurat, pembelajaran di wilayah terdampak mulai berangsur pulih. Sejak 8 Desember 2025, sebagian besar daerah terdampak di Aceh telah kembali melaksanakan pembelajaran. Di Sumatera Barat, hampir seluruh wilayah terdampak mulai belajar kembali, kecuali sejumlah sekolah di Kabupaten Agam yang masih diliburkan hingga 22 Desember 2025. Sementara di Sumatera Utara, pembelajaran berlangsung bertahap, dengan sebagian daerah telah kembali menjalankan pembelajaran penuh sesuai kondisi masing-masing.

Kisah pemulihan pendidikan pasca galodo ini menunjukkan bahwa di tengah lumpur dan keterbatasan, negara hadir menjaga satu hal yang paling mendasar: hak anak-anak untuk tetap belajar.*

-o0o-

Diolah dari berbagai sumber, di antaranya: